NASIONAL KINI | JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penyederhanaan struktur komisaris di badan usaha milik negara (BUMN) sektor perbankan agar lebih ramping dan diisi oleh para profesional. Kebijakan ini menjadi salah satu topik utama dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (26/3).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa langkah tersebut bertujuan untuk memperkuat manajemen BUMN serta meningkatkan kepercayaan pasar. “Arahan Bapak Presiden adalah agar jumlah komisaris dibuat lebih ringkas dan diisi oleh para profesional,” ujar Airlangga dalam konferensi pers usai rapat.
Meski struktur komisaris disederhanakan, Airlangga menegaskan bahwa komposisinya tetap akan menyesuaikan kebutuhan masing-masing bank. Unsur kementerian teknis terkait juga masih akan terwakili. “Misalnya, untuk BRI tetap ada perwakilan dari kementerian teknis yang membidangi UMKM,” jelasnya.
Lihat juga
Selain membahas restrukturisasi komisaris BUMN, rapat juga menyoroti kondisi nilai tukar rupiah yang mengalami fluktuasi. Airlangga menegaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat meskipun terjadi pergerakan nilai tukar.
“Rupiah seperti biasa mengalami fluktuasi, tetapi secara fundamental ekonomi kita tetap solid,” katanya. Ia juga menyoroti beberapa faktor pendukung, seperti ekspor yang stabil, cadangan devisa yang kuat, serta neraca perdagangan yang positif. Kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) disebut turut memberikan dampak positif terhadap stabilitas nilai tukar.
“Kita punya ekspor yang bagus, cadangan devisa yang kuat, dan neraca perdagangan yang positif. Dengan kebijakan DHE yang telah berjalan, kita tidak akan terpojok di masa depan,” tambahnya.
Kebijakan penyederhanaan struktur komisaris BUMN perbankan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi serta profesionalisme dalam pengelolaan sektor perbankan nasional. (*)
Editor: Ismet
_1.jpg)
