NASIONAL KINI | JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kebijakan prorakyat di sektor perumahan. Hal ini disampaikan saat menerima laporan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (19/3).
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo meminta agar berbagai kebijakan yang meringankan beban masyarakat, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), segera disosialisasikan secara luas hingga ke daerah-daerah.
"Presiden meminta supaya kebijakan prorakyat yang telah dibuat, seperti pembebasan BPHTB dari 5 persen menjadi 0 persen, penghapusan retribusi PBG, serta PPN yang ditanggung pemerintah hingga Juni 2025, dapat segera disosialisasikan agar benar-benar dirasakan oleh masyarakat," ujar Maruarar dalam keterangan persnya usai pertemuan.
Dalam kesempatan yang sama, Maruarar juga melaporkan perkembangan pembangunan Wisma Atlet di Pademangan, Jakarta. Tiga tower di kawasan tersebut—tower 8, 9, dan 10—telah selesai dan siap diserahterimakan. “Sudah selesai dan siap untuk dihuni. Nantinya, distribusinya akan dikelola oleh Mensesneg,” jelasnya.
Selain itu, pembangunan rumah subsidi juga terus menunjukkan progres positif. Hingga Maret 2025, lebih dari 130 ribu unit rumah subsidi telah terbangun dan tersalurkan. Namun, Presiden Prabowo menekankan bahwa kualitas rumah subsidi harus tetap terjaga.
“Rumah subsidi bukan berarti tidak berkualitas. Harus tetap terjaga kualitasnya, karena ada contoh yang baik, tetapi ada juga yang tidak berkualitas dan merugikan rakyat,” tegasnya.
Lihat juga
- Jembatan Bojongkopo Hanya Bisa Dilalui Roda Dua, Pengendara Diimbau Cari Jalur Alternatif dan Waspada Oknum, Ini Penjelasannya
- Polres Way Kanan Gerebek Arena Sabung Ayam di Karang Manik, Tiga Polisi Gugur
- Tingkatkan Amal Ibadah di Bulan Suci Ramadhan, Kodim 1710/Mimika Beserta Koramil Jajaran Terus Bagikan Takjil Gratis Buka Puasa Kepada Warga
Maruarar juga melaporkan pembangunan rumah untuk anggota TNI-AD dan Polri. Sebanyak 5.760 unit rumah telah dibangun bagi TNI-AD di berbagai wilayah, termasuk Brebes, Bogor, Bantul, Bekasi, dan Serang. Sementara itu, Polri mendapatkan pembangunan 14.389 unit rumah di Karawang.
Selain itu, pemerintah akan menyerahkan kunci rumah bagi para guru pada 25 Maret mendatang. Sebanyak 20 ribu unit rumah telah disiapkan di berbagai daerah, seperti Bogor, Makassar, Aceh, Medan, Pontianak, Kupang, Bangkalan Madura, dan Jayapura. Dari jumlah tersebut, 250 unit akan diserahkan secara simbolis dalam acara tersebut.
Presiden Prabowo juga menginstruksikan agar aset negara dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan perumahan, termasuk lahan milik BUMN, Dirjen Kekayaan Negara, dan eks BLBI.
Sebagai bagian dari upaya mempercepat pembangunan perumahan, pemerintah akan segera membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) sesuai amanat Undang-Undang Cipta Kerja. Maruarar menegaskan bahwa badan ini akan memastikan kebijakan hunian berimbang berjalan dengan baik.
“BP3 ini akan mengedepankan prinsip hunian berimbang, di mana pengembang yang membangun satu rumah mewah wajib membangun dua rumah kelas menengah dan tiga rumah sederhana. Ini untuk mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat,” tutupnya. (*)
